Kalimashada.com
CIREBON, – Persoalan dugaan keracunan massal yang menimpa sejumlah siswa di wilayah Harjamukti, Kota Cirebon, kembali menuai sorotan tajam. Forum Cirebon Bersatu (FCB) mendatangi Gedung DPRD Kota Cirebon untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD, Kamis (12/11/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan sekaligus mendesak adanya langkah konkret terhadap persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
FCB yang di dalamnya tergabung sejumlah organisasi dan elemen masyarakat, termasuk ketum AMX Hayat , Forum Cirebon Bersatu Kota Cirebon, Ketua BGN Kota Cirebon Yoga, Ketua PWCR Bambang Eko, serta warga masyarakat, menyampaikan tuntutan agar pemerintah tidak menganggap persoalan dugaan keracunan siswa sebagai masalah biasa.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani, perwakilan Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan Ade, serta sejumlah unsur terkait.
Salah satu perwakilan FCB secara tegas menyampaikan bahwa masyarakat tidak bisa terus-menerus menjadi pihak yang dirugikan ketika persoalan keamanan makanan kembali terjadi.
"Kami datang ke DPRD bukan sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi meminta adanya tindakan nyata. Kami mendesak agar seluruh dapur SPPG di Kota Cirebon ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Minimal dua dapur yang menjadi sorotan, yakni SPPG 05 dan SPPG 01, harus ditutup permanen apabila terbukti melakukan kelalaian," tegas ketum AMX
FCB juga mempertanyakan pelaksanaan fakta integritas yang sebelumnya telah disepakati antara BGN dan pihak legislatif, sekitar lima hari sebelum kembali munculnya peristiwa dugaan keracunan tersebut.
Menurut FCB, kesepakatan dan komitmen pengawasan tidak boleh berhenti sebatas dokumen atau pernyataan formal. Harus ada pelaksanaan nyata di lapangan, terlebih menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah.
JANGAN BIARKAN ANAK-ANAK MENJADI KORBAN BERULANG
FCB menegaskan bahwa program MBG seharusnya memberikan manfaat bagi peserta didik, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua.
Masyarakat meminta seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan bertanggung jawab. Anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat harus diikuti dengan pelayanan dan pengawasan yang maksimal.
Bahkan, dalam penyampaian aspirasinya, FCB turut mempertanyakan apakah pemberian uang kepada orang tua murid sebagai alternatif perlu dipertimbangkan apabila pelaksanaan program tidak mampu menjamin keamanan makanan bagi anak-anak.
Bagi FCB, keselamatan peserta didik harus ditempatkan di atas kepentingan apa pun.
DPRD DAN DINAS TERKAIT SEPAKATI EVALUASI BERKALA
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, dalam audiensi disampaikan bahwa evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan unsur legislatif DPRD, Dinas Pendidikan, BGN, serta Forum Cirebon Bersatu.
Evaluasi direncanakan berlangsung setiap tiga bulan sekali dengan melibatkan FCB sebagai bagian dari unsur masyarakat dan lembaga sosial yang turut mengawal pelaksanaan program MBG di Kota Cirebon.
FCB juga menegaskan bahwa apabila tidak terdapat regulasi maupun tindak lanjut yang jelas terhadap persoalan tersebut, pihaknya siap melakukan pengawasan langsung dan inspeksi mendadak (sidak) sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi ini menjadi pengingat bahwa program pemerintah yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh berjalan tanpa pengawasan ketat.
JANGAN TUNGGU ADA KORBAN BERIKUTNYA
Peristiwa dugaan keracunan yang kembali menyeret perhatian masyarakat Kota Cirebon semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi anak justru menimbulkan ketakutan di kalangan orang tua.
DPRD, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan BGN dituntut membuktikan komitmennya melalui tindakan nyata, transparansi, serta pengawasan yang konsisten.
Sebab, keberhasilan program MBG bukan semata-mata diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, melainkan dari jaminan bahwa makanan tersebut aman, layak dikonsumsi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa.
(Eka)
