Kalimashada.com

KABUPATEN CIREBON – Rabu.(11/11/2026) , Pelaksanaan pembangunan gapura di Jembatan Cipager, Jalan Sumber, Kabupaten Cirebon, menjadi sorotan. Pasalnya, berdasarkan informasi dan kondisi yang disampaikan, sejumlah pekerja di lokasi proyek diduga belum sepenuhnya menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Pantauan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan standar keselamatan kerja. Terlihat tidak semua pekerja mengenakan helm pelindung dan sepatu keselamatan (safety shoes) saat menjalankan aktivitas pembangunan.
Kondisi ini patut menjadi perhatian, terlebih pekerjaan tersebut disebut-sebut merupakan proyek yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Jika benar proyek tersebut merupakan pekerjaan pemerintah provinsi, standar profesionalitas pelaksanaan seharusnya menjadi perhatian utama.
Bukan hanya mengejar penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga memastikan keselamatan para pekerja yang terlibat di dalamnya.
Proyek pemerintah bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga wajib memperhatikan keselamatan manusia yang mengerjakannya.
Penggunaan helm keselamatan, sepatu pelindung, serta perlengkapan APD lainnya bukan sekadar formalitas atau pelengkap administrasi.
Perlengkapan tersebut merupakan bagian penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja di lokasi pembangunan.
Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab mengawasi penerapan K3 di proyek pembangunan gapura Jembatan Cipager tersebut? Apakah pihak kontraktor, pelaksana lapangan, maupun pengawas proyek sudah menjalankan tugasnya secara maksimal?
Pihak pelaksana dan instansi terkait diharapkan segera melakukan evaluasi serta memastikan seluruh pekerja menggunakan APD sesuai ketentuan keselamatan kerja.
Jangan sampai pembangunan yang bertujuan memperindah dan memperbaiki fasilitas publik justru mengabaikan keselamatan orang-orang yang bekerja di baliknya.
Profesionalitas sebuah proyek tidak hanya diukur dari megahnya hasil pembangunan, tetapi juga dari bagaimana keselamatan pekerjanya dijaga.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai dugaan belum optimalnya penerapan standar K3 tersebut. Hak jawab dan klarifikasi pihak terkait tetap terbuka untuk disampaikan.
(Eka)



