Kalimashada.com
Tangerang, Senin. 09/11/2026 - Dinamika regulasi hukum pidana nasional menuntut perusahaan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) semakin cermat dalam menjalankan kegiatan operasional. Terlebih, aktivitas industri migas memiliki keterkaitan erat dengan aspek perlindungan lingkungan hidup yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.
Menyikapi tantangan tersebut, PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) memperkuat kesiapan internal melalui penyelenggaraan Legal Preventive Program di Balikpapan, 20 Oktober 2026.
Program ini menjadi langkah perusahaan untuk meningkatkan pemahaman hukum jajaran manajemen dan pekerja, terutama dalam mengantisipasi potensi tindak pidana lingkungan hidup serta risiko hukum korporasi di tengah perubahan regulasi nasional.
Kegiatan tersebut menghadirkan Kasat Reskrim Polresta Bontang AKP Putu Ari Sanjaya Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., sebagai narasumber. Pembahasan mencakup penerapan ketentuan pidana lingkungan hidup dalam KUHP baru, identifikasi unsur tindak pidana, hingga mekanisme penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sr. Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto, Manager Legal Counsel Litigation PHI M. Reza Rifandi, Sr. Manager Production & Projects Zona 9 Muhammad Fariz, serta jajaran pimpinan fungsi dan tim teknis dari Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.
Dalam sambutannya, Ardhi Apriyanto menegaskan bahwa perubahan regulasi pidana harus menjadi perhatian serius seluruh unsur perusahaan. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026, membawa implikasi terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum pidana, termasuk dalam sektor lingkungan hidup.
Menurutnya, pemahaman terhadap perubahan ketentuan tersebut tidak cukup hanya berada di lingkungan fungsi hukum, tetapi juga harus menjadi bagian dari kesadaran seluruh pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional.
“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional hulu migas. Ketidakpatuhan tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga risiko pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sejak dini,” ujarnya.
Sementara itu, AKP Putu Ari Sanjaya Putra menguraikan sejumlah aspek penting dalam penanganan dugaan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan KUHP baru.
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah perbedaan delik material dan delik formal. Pemahaman terhadap kedua jenis delik tersebut penting untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dinilai berdasarkan unsur pidana, fakta yang ditemukan, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa proses pemeriksaan perkara lingkungan hidup tidak hanya bertumpu pada keterangan pihak-pihak yang terlibat. Penyidik perlu menelusuri berbagai alat bukti, termasuk data operasional, dokumen perusahaan, hasil pengujian sampel, serta rangkaian kronologi kejadian.
Dalam pemaparannya, terdapat lima prinsip penting yang perlu menjadi perhatian perusahaan ketika menghadapi persoalan lingkungan hidup.
Pertama, tidak setiap kejadian lingkungan secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kedua, suatu perbuatan harus dinilai berdasarkan unsur hukum, fakta, standar, dan kesalahan yang dapat dibuktikan.
Ketiga, pertanggungjawaban hukum tidak selalu berhenti pada individu yang berada di lokasi kejadian. Keempat, data, dokumen, sampel, dan kronologi dapat menjadi faktor penentu dalam proses pembuktian. Kelima, pencegahan terbaik dimulai dari pengambilan keputusan operasional yang tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Materi tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan risiko hukum di sektor migas tidak dapat dipisahkan dari kualitas pengawasan, ketepatan pengambilan keputusan, serta konsistensi penerapan standar operasional perusahaan.
Melalui program ini, PHI mendorong penguatan sistem kepatuhan internal agar setiap aktivitas operasional berjalan sesuai ketentuan hukum dan standar perlindungan lingkungan hidup.
Langkah preventif tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam mengenali potensi persoalan hukum sebelum berkembang menjadi perkara yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan.
Bagi industri hulu migas, kepatuhan hukum dan perlindungan lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif. Keduanya merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, terutama dalam menjaga keberlanjutan produksi energi nasional.
Komitmen terhadap Operasi Migas Berkelanjutan
PT Pertamina Hulu Indonesia merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina yang mengelola kegiatan operasi dan bisnis hulu migas di Regional 3 Kalimantan, meliputi Zona 8, Zona 9, dan Zona 10.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PHI menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, serta berwawasan lingkungan.
Berdasarkan data perusahaan, sepanjang 2025 PHI mencatatkan produksi minyak sebesar 58 ribu barel minyak per hari (MBOPD) dan produksi gas sebesar 630 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi perusahaan terhadap keberlanjutan produksi migas nasional. Namun, keberlangsungan produksi juga membutuhkan penguatan tata kelola, kepatuhan hukum, dan pengendalian dampak lingkungan secara konsisten.
Melalui penguatan kapasitas hukum dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, PHI berupaya memastikan kegiatan hulu migas di Kalimantan berjalan secara selamat, efisien, andal, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui semangat #EnergiKalimantanUntukIndonesia.
Penutup.
(Saudi/gondrong)
