Kalimashada.com
ACEH SINGKIL – Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil secara resmi mematangkan rencana besar pembangunan kawasan perkantoran terpadu. Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Pembahasan Laporan Antara Studi Kelayakan dan Masterplan yang berlangsung di Aula Bappeda pada Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dibuka oleh Penjabat (Pj.) Sekda Aceh Singkil, H. Edy Widodo, S.K.M., yang hadir mewakili Bupati Aceh Singkil. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten I Junaidi, S.STP., M.Si., Plt. Kadis PUPR Ali Karya, S.T., jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Camat Singkil, serta tim konsultan perencana.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Pj. Sekda, disampaikan bahwa integrasi kawasan perkantoran ini merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas roda pemerintahan sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Selama ini, lokasi kantor pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil masih tersebar di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Singkil dan Singkil Utara.
Berdasarkan kajian awal, kawasan yang diproyeksikan sebagai pusat pemerintahan terpadu ini memanfaatkan areal eks HGU PT Nafasindo dengan luas kurang lebih 673 hektare, sesuai Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2021.
Masterplan kawasan dirancang dengan mengusung konsep modern yang mengintegrasikan Kantor Bupati, DPRK, serta kantor-kantor SKPK. Selain pusat perkantoran, kawasan ini nantinya akan dilengkapi dengan Danau buatan dan taman kota, Fasilitas perdagangan dan perumahan, Sarana pendidikan dan olahraga, Pusat kebudayaan daerah. Meski mengusung konsep modern, desain arsitektur kawasan dipastikan tetap berakar pada kearifan lokal.
“Kita ingin membangun kawasan pemerintahan yang modern tanpa kehilangan jati diri daerah, dengan mengangkat arsitektur rumah adat Sapo Belen Sinanggel, motif tenun khas Singkil, dan lima warna adat sebagai identitas kawasan,” ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Meskipun hasil kajian awal menyimpulkan rencana ini layak dilaksanakan bersyarat, Bupati memberikan penekanan khusus terkait sejumlah tantangan teknis dan lingkungan di lapangan, seperti kondisi tanah gambut, potensi bencana banjir, kepastian status lahan, serta kesesuaian dengan Rencana Layot Tata Ruang (RTRW).
Oleh karena itu, Pemkab Aceh Singkil meminta seluruh SKPK untuk memastikan keakuratan data kebutuhan ruang kelembagaan, kepastian hukum atas lahan, strategi pembiayaan investasi, hingga langkah mitigasi bencana. Pembangunan kawasan ini rencananya akan dilaksanakan secara bertahap setelah seluruh pemenuhan syarat teknis, lingkungan, dan legalitas rampung disiapkan oleh tim konsultan dan instansi terkait.
(Maksum)
